BAPPEDALITBANG Gelar Konsultasi Publik 1 Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur

By Admin Diskominfo 16 Sep 2021, 06:48:44 WIBDaerah

BAPPEDALITBANG Gelar Konsultasi Publik 1 Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur

Keterangan Gambar :


Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk periode 2021-2026 kini memasuki konsultasi publik 1 yang digelar Pada Rabu, 15 September 2021 di pandopo bupati SBT. Kegiatan Konsultasi publik 1 yang digelar bertujuan untuk meminta tanggapan dan masukkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) serta stakeholder lainnya.

Kegiatan ini diawali dengan arahan singkat wakil bupati SBT, Idris Rumalutur yang kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Tim Penyusun KLHS yang diketuai oleh  Dr. Ir. F.S Latumahina, Ir. P.Kunu, Dr. A. Kilkoda dan Dr. Navli Tiven.

Wabub Idris dalam arahannya, mengatakan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Sebab, ada dampak yang timbul dalam pembangunan di semua sektor. Salah satu kaitannya dengan aspek lingkungan hidup. Olehnya itu, penyusunan RPJMD harus disertai dengan KLHS.

"Sehingga pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun kedepan tidak berdampak terhadap lingkungan hidup. Wakil bupati sbt dalam sambutannya mengatakan bahwa adalah sebuah jaminan perencanaan dari sisi pelestarian lingkungan yang tertuang dalam dokumen klhs rpjmd okeh karenanya semua stakeholder di kabupaten harus memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen ini.

Menurut Wabub, RPJMD Kabupaten SBT tahun 2021-2026 yang sedang disusun merupakan penjabaran dari visi-misi dirinya dan bupati Abdul Mukti Keliobas yang terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu. Untuk itu, harus dilakukan kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli yang kompeten agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut tidak berdampak terutam bagi lingkungan hidup.

"Ini dipadukan dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Karena itu, kita ingin memastikan bahwa rencana pembangunan ini harus dibangun secara ilmiah maka, teman-teman dari universitas Pattimura hadir. Supaya menjadi jaminan. Visi misi ini pasti disertakan dalam kajian-kajian dalam rangka pembangunan 5 tahun kedepan,"ujar Wabub.

Wabub juga sangat memberikan support dan dukungan terhadap kinerja tim penyusun. Orang nomor dua di Kabupaten berjuluk "Ita Wotu Nusa" ini meminta, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah kabupaten SBT untuk mendukung kerja tim penyusun. Dukungan itu berupa data-data pendukung yang diperlukan.

"Kita berharap OPD berperan aktif dalam program ini. Karena ini begitu penting untuk pembangunan, dan kalau kita lengah saja itu akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur,"harapnya.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana dan program (KRP).

Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018  tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

Selain itu, KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD sebagai salah satu instrumen yang  mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD baik baru maupun perubahan menggunakan pendekatan penilaian pencapaian TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya tambahan dalam RPJMD.

Adapun salah satu tahapan dalam pembuatan KLHS ini, yakni konsultasi publik. Pada Konsultasi Publik I ini telah menyepakati isu strategis, tantangan, dan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Jafar Kwairumaratu selaku ketua tim pembuat klhs rpjmd dan Kepala Bappedalitbang selaku wakil ketua tim pembuat KLhS Rpjmd kabupaten sbt dan seluruh pimpinan OPD, dan pimpinan OKP di Kabupaten Seram Bagian Timur serta stakeholder terkait.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment