Antisipasi Tipikor, Pemkab SBT tandatangani Kerjasama dengan Kejari SBT

By Admin Diskominfo 27 Mei 2023, 06:49:35 WIBDaerah

Antisipasi Tipikor, Pemkab SBT tandatangani Kerjasama dengan Kejari SBT

Keterangan Gambar :


Guna mengantisipasi tindak pidana korupsi (Tipikor) di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Pemerintah Kabupaten SBT melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT di Aula Pandopo Bupati SBT, Jumat (26/05)

Penandatanganan ini dilakukan oleh Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dan Kejari SBT Eddy Samrah, dihadiri oleh Forkopimda serta para pimpinan OPD lingkup pemkab SBT.

Kejari SBT dalam sambutanya mengatakan, kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang penegak hukum pidana juga memiliki kewenangan starategis yakni dalam hukum perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 30 huruf C UU nomor 11 tahun 2021.

Kewenangan kejaksaan itu meliputi kewenangan penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain berupa pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara”katanya

Ia menjelaskan selain kewenangan, kejaksaan memiliki relevansi yang sangat erat dalam rangka melaksanakan salah satu dari 7 (tujuh) agenda perioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah RI dalam RPJMN tahun 2020-2024, yaitu dalam hal memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

“Kaitanya dengan hal ini, sudah sepatutnya kami melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tugas yang kami tuangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan negeri Seram Bagian Timur” jelasnya

Selanjutnya Ia memaparkan, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diorentasikan untuk tidak hanya menindak masalah pidana saja, namun disisi lain diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan serta menjaga kewibaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Maka dari itu salah satu aspek penting yang sangat dibutuhkan dan merupakan keperluan yang nyata bagi pemerintah adalah fungsi mitigasi resiko atau pencegahan resiko hukum,” paparnya

Sementara Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, dalam sambutanya mengapresiasi Kejari SBT atas langkah yang diambil.

Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas langkah yang diambil oleh pihak kejaksaan” katanya

Menurutnya, perjanjian kerja sama yang dilakukan pada kesempatan tersebut, merupakan satu komitmen antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri dalam hal pengelolaan sistem keuangan dan administrasi daerah, serta peningkatan pelayanan pemerintahan yang baik

“ini komitmen kita bersama, dan tentunya pelayanan pemerintahan, pengelolahan administrasi daerah ini di kawal ketat oleh penegak hukum,” lanjutnya

Selaku kepala daerah, pihaknya menegaskan agar seluruh pimpinan OPD pada lingkup pemkab SBT agar dapat memaksimalkan pelayanan administrasi secara teratur dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. -EA – MT



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment